Ketahanan Nasional Indonesia dan Aplikasi Hukum Humaniter Internasional terhadap Fenomena Cyberwarfare

 “ … cyberwar is the new domain of battlespace … “[1]

 A.     Pengantar

Pada tanggal 6 September tahun 2007, fasilitas pengembangan tenaga nuklir milik Syria dibombardir oleh pesawat udara milik Israel. Salah satu hal yang menjadi pemberitaan adalah mengenai ketidakmampuan Syria untuk mencegah maupun mengoperasikan kekuataan bersenjatanya terhadap serangan tersebut. Beragam pendapat dan analisis berkembang, salah-satunya menyatakan bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan karena radar dan kekuatan militer Syria untuk bertindak telah ‘dilumpuhkan’ oleh Israel melalui penggunaan teknologi informasi. [1] Dengan kata lain, Syria mengalami apa yang diistilahkan sebagai cyber attack.[2]

Kemajuan yang signifikan di bidang teknologi informasi telah mengubah wajah dunia dan menggeser pengertian dari apa yang menjadi power suatu negara sekaligus menunjukan adanya difusi dalam pengertian tersebut.[3] Kekuatan suatu negara tidak lagi dinilai semata-mata dari seberapa besar kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari nilai-nilai yang ditawarkannya terhadap dunia serta diantarannya penguasaan teknologi. Pada abad ke-21 hampir setiap aktivitas, dari yang personal hingga yang bersifat pemerintahan bertumpu pada penggunaan teknologi informasi. Peristiwa serangan Israel terhadap Syria merupakan salah satu contoh dari kemutakhiran penggunaan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas militer.

Penggunaan teknologi informasi dengan tujuan destruktif merupakan ancaman bagi ketahanan nasional suatu bangsa dan negara. Ancaman tersebut terbagi dalam ancaman yang bersifat militer dan ancaman yang bersifat nir-militer. Ancaman yang bersifat militer terhadap ketahanan nasional adalah ancaman terhadap ketahanan pertahanan dan keamanan. Sementara itu, ancaman yang bersifat nir-militer adalah ancaman terhadap ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya dari suatu bangsa dan negara.

Penggunaan teknologi informasi sebagai cara maupun metode dalam berperang (cyberwarfare) adalah salah satu ancaman terhadap ketahanan pertahanan dan keamanan nasional. Selain menjadi salah satu aspek yang membahayakan ketahanan nasional, terdapat urgensi untuk memahami aspek-aspek pengaturannya secara hukum, khususnya dalam konteks hukum humaniter internasional.

 B.     Ketahanan nasional Indonesia pada era-cyber

Dalam perspektif ketahanan nasional Indonesia, terdapat elemen ketahanan yang bersifat statik (Tri Gatra), yaitu yang terdiri dari aspek geografi, aspek sumber daya alam, dan aspek demografi. Juga terdapat elemen yang bersifat dinamis (Panca Gatra), yaitu ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Era-cyber, era di mana setiap aktivitas maupun sistem jaringan komputer saling terkoneksi melalui penggunaan teknologi informasi, merupakan era yang menjanjikan karena memberikan kesempatan untuk pengembangan diri setiap individu yang dapat memanfaatkannya. Namun demikian, ketidakmampuan untuk menghadapi era cyber dapat menjadi ancaman apabila suatu bangsa dan negara tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara baik, benar, dan tepat guna. Adapun potensi-potensi ancaman terhadap ketahanan nasional adalah sebagai berikut:

 Elemen Statik (Tri Gatra)

Aspek Geografis

Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang strategis karena terletak antara dua samudera dan dua benua. Posisi yang demikian, membuat Indonesia menjadi daerah yang dilalui oleh jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

Ancaman yang dapat muncul adalah apabila Indonesia tidak mampu menjaga keamanan dari wilayah perairan Indonesia yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka. Dalam konteks demikian, penguasaan teknologi informasi yang mutakhir dapat membantu Indonesia untuk mendeteksi dan melakukan upaya penegakan hukum di perairan tersebut secara cepat dan tepat.

Aspek Sumber Daya Alam

Melalui penguasaan teknologi informasi secara handal dan tepat guna, setiap negara berpeluang untuk mengetahui potensi-potensi sumber daya alam miliknya, baik di darat maupun di laut. Hal mana yang dapat dilakukan melalui pemetaan satelit maupun melalui cara-cara lainnya yang bertumpu pada penggunaan teknologi informasi.

Kemampuan suatu bangsa dan negara untuk memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu pembangunan nasional. Namun, apabila suatu bangsa dan negara belum mampu untuk menguasai teknologi pemetaan tersebut, maka informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dapat dikuasai oleh pihak lain.

Aspek Demografis

Pengelolaan data kependudukan yang baik dengan menggunakan teknologi informasi adalah langkah awal bagi suatu negara dalam rangka penyusunan strategi pembangunan nasional. Namun demikian, diperlukan sistem keamanan berbasis teknologi informasi yang baik sehinga dapat menurunkan tingkat vulnerabilitas yang dapat muncul karena penggunaan teknologi informasi tersebut.

 Elemen Dinamis (Panca Gatra)

Penyebaran faham-faham fundamentalisme, radikalisme, liberalisme, maupun imbauan disintegrasi, serta usaha untuk memanipulasi informasi, hingga pencurian data nasabah bank adalah beberapa contoh hal yang dapat dilakukan melalui media maya dengan menggunakan teknologi informasi.

Hal-hal tersebut merupakan ancaman yang bersifat nir-militer terhadap ketahanan ideologi, berpotensi menciptakan instabilitas politik, merusak sistem perbankan dan perekonomian nasional yang terkoneksi pada dunia cyber, serta dapat merusak sistem nilai sosial budaya Indonesia melalui penyebaran-penyebaran informasi yang merusak mentalitas anak bangsa.

Sementara itu, penggunaan teknologi informasi dalam peperangan adalah ancaman terhadap ketahanan pertahanan dan keamanan nasional dari suatu bangsa dan negara. Hal ini karena dua hal,[4] pertama, teknologi informasi dalam peperangan digunakan untuk melumpuhkan sistem pertahanan dan kemanan nasional lawan melalui cyberspace, jauh sebelum sistem pertahanan dan keamanan nasional tersebut dapat digunakan untuk bertahan maupun membela diri. Kedua, untuk menurunkan semangat bertarung, moral, dan kemauan politik lawan untuk berperang.

Baik ancaman yang bersifat militer ataupun nir-militer berpotensi untuk menurunkan daya tangkal dan kesadaran bela negara dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pembangunan karakter manusia tetaplah menjadi hal utama yang harus dilakukan dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Dengan demikian, pemahaman terhadap jati diri bangsa yang diseimbangkan dengan kemampuan untuk memaknai dan menghadapi situasi perubahan dunia yang semakin intensif (kemajuan di bidang teknologi informasi), merupakan simpul yang utama bagi jiwa, semangat, dan daya juang yang tinggi, dan sikap cerdas dalam membela dan mempertahankan negara.

 C.     Aplikasi hukum humaniter internasional terhadap cyberwarfare dan permasalahannya

Semenjak akhir abad ke-20 dan pada awal abad ke-21, para pemangku kebijakan publik dan pemerhati fenomena cyberwarfare mulai mengindikasikan mengenai diperlukannya suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi sebagai cara atau metode dalam berperang. Hal ini karena implikasi yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi informasi dalam peperangan dapat mengaburkan batas-batas antara militer dan penduduk sipil[5] dan fakta bahwa belum adanya kesepakatan hukum mengenai apa yang dimaksud sebagai ‘cyber attacks’, ‘cyber operations’, atau ‘cyber terrorism’.[6] Dengan demikian, menjadi sulit untuk mengkategorikan suatu aktivitas di dunia cyber ke dalam salah satu dari ketiga aktivitas tersebut.

 Dalam konteks hukum humaniter internasional, problematika hukum tersebut juga ada karena tidak satupun dari sumber-sumber hukum humaniter yang secara eksplisit mengatur mengenai fenomena cyberwarfare.[7] Walaupun tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur, namun penggunaannya dalam berperang bukan berarti tanpa adanya batasan.[8]

Batasan tersebut tercermin dalam salah satu tujuan utama dari hukum humaniter internasional, yaitu untuk melindungi penduduk sipil dan obyek-obyek sipil (civilian objects) dari efek yang dapat diakibatkan oleh peperangan.[9] Oleh karenanya, setiap negara harus tetap mengedepankan salah satu prinsip yang penting, yaitu prinsip distinction atau pembedaan antara penduduk sipil dan militer, antara obyek-obyek sipil dan obyek-obyek militer dalam setiap cara atau metode peperangan yang digunakan, termasuk dalam penggunaan teknologi informasi dalam berperang.

 D.     Saran

Mengingat kompleksitas atas persoalan-persoalan yang dihadapi, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

  1. Bahwa, penting bagi setiap negara untuk mulai membuat code of conduct di bidang militer dengan mewajibkan pengambil keputusan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter, seperti prinsip distinction (pembedaan), dalam penggunaan teknologi informasi untuk berperang. Hal ini tentunya dapat menciptakan hukum kebiasaan yang berlaku antar negara.
  2. Bahwa, perlu untuk membuat suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi dalam berperang. Tujuannya untuk meregulasi hal-hal yang bersifat teknis sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam upaya penegakan hukum. Melalui perjanjian dapat diciptakan suatu lembaga yang diberikan otoritas oleh negara peserta perjanjian, untuk melakukan inspeksi atau menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau tidak dan menetapkan mekanisme sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
  3. Pada tingkat kelembagaan, penting untuk melibatkan Kementerian Pertahanan, universitas, para pakar dalam bidang humaniter, pecinta perdamaian, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kewanitaan dalam formulasi kebijakan nasional terhadap fenomena cyberwarfare.
  4. Pada tataran aplikasi, penting bagi eksekutif dan legislative untuk membuat produk hukum yang mendukung pelaksanaan saran pada butir 1 dan 2.

 E.     Kesimpulan

Cyberwarfare merupakan fenomena yang dihasilkan melalui pemanfaatan atas kemajuan pada bidang teknologi informasi. Kemajuan tersebut telah mengubah cara dan metode dalam berperang masa kini dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media. Perubahan dalam cara dan metode berperang yang menggunakan teknologi informasi belum diakomodasi oleh hukum internasional humaniter. Namun demikian, perubahan dalam cara dan metode berperang tidak dapat mengesampingkan tujuan utama dari keberlakuan hukum humaniter internasional, yang salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil dari akibat yang dapat ditimbulkan oleh perang.

Mengingat tantangan yang dihadapi, regulasi dan penegakan hukum terhadap cyberwarfare menjadi tidak terelakan. Dalam konteks tersebut, penting untuk melibatkan para pihak yang terkait untuk memformulasikan dan selanjutnya menetapkan kebijakan nasional Indonesia yang menjawab tantangan dan mengubah kondisi yang dihadapi untuk menjadi peluang. Dalam konteks ketahanan nasional Indonesia, ketahanan nasional suatu negara tidak hanya dinilai daripada canggihnya sistem pertahanan dan keamanan yang dimiliki negara tersebut. Sistem pertahanan dan kemanan yang mutakhir mutlak adanya, namun terdapat elemen-elemen ketahanan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan, yaitu elemen-elemen yang bersifat nir-militer.

Dengan mengutip Konfusius, Bung Karno pernah menyatakan, bahwa terdapat tiga syarat agar negara menjadi kuat.[10] Pertama, tentara yang kuat. Kedua, makanan dan pakaian rakyat yang cukup. Ketiga, kepercayaan di dalam kalbunya rakyat itu. Konfusius selanjutnya menjelaskan, bahwa syarat yang ketiga, yaitu kepercayaan dalam kalbu rakyat, tidak dapat ditinggalkan atau dikesampingkan. A nation without faith can not stand. Bangsa yang tidak mempunyai kepercayaan bangsa itu tidak bisa berdiri. Maka bangsa Indonesia-pun harus mempunyai kepercayaan dan kepercayaan tersebut haruslah lebih besar daripada bangsa itu sendiri.[11]

Dalam konteks Indonesia, kepercayaan tersebut adalah kepercayaan terhadap rasa berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila rasa kepercayaan tersebut hilang, maka teknologi pertahanan dan keamanan yang paling canggih sekalipun tidak akan dapat menolong suatu bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut.


[1] Tulisan ini merupakan draft yang dipersiapkan penulis sebagai bahan makalah bagi Prof. Budi Susilo Soepandji. Isi draft merupakan perpaduan antara arahan yang diberikan oleh Prof. Budi dan pemahaman penulis terhadap isu yang disinggung dalam makalah.

[1] Richard A. Clarke dan Robert Knake, “Cyber War: The Next Threat to National Security and What to do about it”, Edisi Ke-1, (New York: Harper Collins Publishers, 2010), hal. 5.

[2] Ibid.

[3] Joseph S. Nye, Cyber Power’, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, (Mei 2010), hal. 1.

[4] Clarke, op. cit.

[5] Joseph S. Nye, Jr, “The Future of Power”, Edisi Ke-1, (New York: PublikAffairs, 2011), hal. 32.

[6] Cordula Droege, ‘No legal vacuum in cyber space’, dalam wawancara yang dapat diakses melalui alamat situs berikut http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2011/cyber-warfare-interview-2011-08-16.htm alamat situs terakhir diakses pada tanggal 30 September 2011.

[7] Hukum humaniter internasional merujuk kepada keseluruhan aturan yang meregulasi jalannya perang, baik perang antar negara, antar negara dengan aktor bukan negara, maupun antar aktor bukan negara satu dengan lainnya. Hukum humaniter internasional utamanya termanifestasi pada empat Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 (Geneva Conventions of 12 August 1949), Protokol-protokol Tambahan terhadap Konvensi-konvensi Jenewa (additional protocols), dan hukum kebiasaan humaniter internasional (customary law). Lih: Knut Dormann, ‘Applicability of the Additional Protocols to Computer Networks Attacks’, hal. 1 – 2. Artikel ini dapat diakses pada alamat situs berikut http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/applicabilityofihltocna.pdf alamat situs terakhir diakses pada tanggal 30 September 2011.

[8] Ibid.

[9] Knut Dormann, ‘Computer network attack and international humanitarian law’, Cambridge Review of International Affairs, (19 Mei 2001). Rangkuman terhadap artikel ini dapat diakses pada alamat situs berikut http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5p2alj.htm alamat situs terakhir diakses pada tanggal 30 September 2011.

 [10] Pidato Presiden Soekarno berjudul, “PANCASILA MEMBUKTIKAN DAPAT MEMPERSATUKAN INDONESIA”, disampaikan pada peringatan lahirnya Pancasila pada tanggal 5 Juli 1958, di Istana Negara, Jakarta. Lih: Ir. Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), hal. 88-89.

[11] Ibid. 


2 thoughts on “Ketahanan Nasional Indonesia dan Aplikasi Hukum Humaniter Internasional terhadap Fenomena Cyberwarfare”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s